Anti-Pencucian Uang (AML)

Anti-pencucian uang (AML/anti-money laundering) adalah istilah umum untuk undang-undang dan regulasi yang diberlakukan guna mencegah pelaku kejahatan menghasilkan uang secara ilegal atau memindahkan dana yang tidak sah. Ada banyak kegiatan ilegal yang menjadi sasaran undang-undang AML. Beberapa di antaranya yang paling penting adalah penghindaran pajak, korupsi publik, dan manipulasi pasar melalui metode seperti wash trading.

Undang-undang yang telah berkontribusi terhadap persyaratan anti-pencucian uang di Amerika Serikat meliputi Undang-Undang Kerahasiaan Bank tahun 1970, Undang-Undang Pengendalian Pencucian Uang tahun 1986, dan Undang-Undang USA PATRIOT tahun 2001.

Karena kompleksitas undang-undang yang relevan, banyak lembaga keuangan menggunakan perangkat lunak AML untuk mendeteksi aktivitas yang dipertanyakan. Solusi perangkat lunak ini melakukan fungsi yang berkisar dari memeriksa nama pelanggan terhadap daftar pemerintah pengguna yang dilarang hingga membuat catatan yang diperlukan untuk menjaga kepatuhan.

Program AML juga relevan dengan bidang mata uang kripto. Banyak bursa mata uang kripto telah melakukan upaya bersama untuk mematuhi undang-undang anti-pencucian uang karena pembuat regulasi mulai lebih berfokus pada pasar mata uang kripto. Namun, ada beberapa kritik terhadap persyaratan KYC dan AML dalam bidang kripto. Para kritikus berpendapat bahwa kepatuhan menurunkan privasi mereka dan meniadakan manfaat desentralisasi dengan menempatkan data pribadi yang sensitif dalam database tersentralisasi. Namun, para pendukungnya berpendapat bahwa solusi dapat dirancang yang akan memenuhi persyaratan regulasi sambil tetap memastikan privasi pengguna.

Salah satu tren menarik terkait kepatuhan AML dan KYC dalam ekosistem mata uang kripto adalah kesediaan banyak bursa untuk melaksanakan pengaturan mandiri, meskipun tidak termasuk dalam lingkup pedoman regulasi yang ada. Dalam beberapa kasus, perusahaan bahkan telah bersatu untuk membentuk badan industri dengan tujuan menciptakan kerangka kerja untuk pengaturan mandiri. Kepatuhan sukarela semacam ini meminimalkan risiko hukum di masa depan untuk bisnis terkait kripto serta meningkatkan kemungkinan adopsi mata uang kripto yang lebih luas.